Home Prosedur Berperkara Perkara Pidana Sidang Pidana Singkat

PROSEDUR SIDANG PIDANA

Acara Pemeriksaan Singkat

A. Dasar Hukum

 

  • Bab XVI Bagian Kelima, Pasal 203-204 KUHAP;

 

B. Wewenang Acara Pemeriksaan Singkat

 

  • Perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 (Lantas) dan yang menurut JPU pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (Pasal 203 KUHAP)

 

C. Acara pemeriksaan singkat

 

  • Penerimaan berkas perkara sama dengan pidana biasa, tetapi PERKARA tidak didaftarkan/diregister dulu, Registrasi pendaftaran dan pemberian nomor perkara baru dilakukan setelah hakim mulai pemeriksaan perkara (Perkara dinyatakan dapat diperiksa dengan acara singkat) biasanya setelah sidang pertama;

 

  • Ketua pengadilan Negeri menetapkan hari persidangan tertentu, yaitu salah satu hari dari 7 (tujuh) hari untuk persidangan dengan acara pemeriksaan singkat, sebaiknya mengadakan kesepakatan dengan KAJARI setempat. Karena  Dianjurkan kepada KPN untuk berkoordinasi juga dengan KAJARI agar berkas perkara dengan acara singkat diajukan 3(tiga) hari sebelum hari sidang, agar berkas-berkas tersebut dapat dipelajari terlebih dahulu;

 

 

  • JPU menghadapkan Terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang  diperlukan (Pasal 203 Ayat (2) KUHAP);

 

  • JPU tidak membuat Surat Dakwaan, tetapi Dakwaan secara lisan dan dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti Surat Dakwaan, dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan (Pasal 203 Ayat (3) KUHAP);

 

 

  • Apabila pada saat hari sidang yang ditentukan (sidang pertama), terdakwa atau saksi-saksi utamanya tidak datang, maka berkas-berkas perkara diserahkan kembali kepada Jaksa PU secara langsung tanpa penetapan (dibawah tangan), sebaiknya dengan buku pengantar ekspedisi;

 

  • Apabila pada saat pemeriksaan dipersidangan, terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa perkara pidana itu tidak bersifat sederhana (harus diperiksa dengan acara biasa), Majelis Hakim mengembalikan berkas perkara kepada JPU dengan suatu surat Penetapan dengan nomor pendaftaran Pengadilan Negeri, tidak diperkenankan dikembalikan dibawah tangan;

 

  • Jika dari pemeriksaan disidang, suatu perkara yang diperiksa dengan Acara Singkat, ternyata bersifat jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan Acara Cepat, maka Hakim dengan persetujuan Terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut (Pasal 204 KUHAP);

 

  • Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari oleh JPU, dan bila waktu terlampaui, maka Hakim memerintahkan perkara diajukan dengan Acara Biasa (Pasal 203 ayat 3  poin b KUHAP);

 

  • Guna kepentingan pembelaan, atas permintaan Terdakwa, dan/atau Penasehat Hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7(tujuh) hari;

 

D. TEKNIK PERSIDANGAN ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

 

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis;

Hakim Ketua lalu menanyakan identitas terhadap Terdakwa, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan;

Hakim Ketua mempersilahkan JPU menguraikan tentang Tindak Pidana yang didakwakan secara lisan, tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan, dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang (sebagai pengganti surat dakwaan);

Selanjutnya diperiksa saksi-saksi yang telah dibawa oleh Penuntut Umum dilanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Setelah pemeriksaan dianggap selesai, Jaksa Penuntut Umum menyampaian tuntutannya dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya diberi kesempatan menyampaikan pembelaan atau permohonan baik tertulis atau secara lisan;

Putusan dijatuhkan oleh majelis hakim, tanpa surat putusan tersendiri, melainkan dicatat dalam berita acara sidang.

 

E. PUTUSAN PERKARA SINGKAT

 

  • Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang (Pasal 203 Ayat (3) d KUHAP);
  • Hakim memberikan surat yeng memuat amar putusan tersebut;
  • Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan daan acara biasa;
 
Sistem Informasi Perkara

Lakip dan Renstra

Waktu
FOTO PEGAWAI PN-SBB
JA slide show