Home Prosedur Berperkara Prosedur Pidana

PROSEDUR/ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA CEPAT

PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG)

 

A. DASAR HUKUM

  • Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, Pasal 211-216 KUHAP;
  • UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan UU no.22 tahun 2009 ;
  • PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  • PP No.42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
  • PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
  • PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
  • SEMA No.22 Tahun 1983 tentang pidana denda dalam perkara cepat harus segera dilunasi;
  • SEMA No. 3 Tahun 1989 tentang pidana kurungan dalam perkara lalu lintas;
  • SEMA No. 4 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu;

 

B. WEWENANG PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

 

  • Termasuk wewenang peradilan dengan acara pemeriksaan lalu lintas adalah perkara-perkara lalu lintas yang diatur dalam UU No 14 Tahun 1992 yang sesuai dengan Penjelasan Umum KUHAP Pasal 211 dari huruf a s/d h, yaitu:

a.          Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;

b.          Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan yang sah atau tanda bukti yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa;

c.           Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM;

d.          Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;

e.          Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tan-pa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK ybs;

f.            Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;

g.          Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang, dan atau cara memuat dan membongkar barang;

h.          Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan;

 

C. PROSEDUR ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

 

  • Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), pelanggaran hanya dicatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 Ayat (1) huruf a KUHAP dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang;
  • Pelanggar/Terdakwa dapat hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya (Pasal 213 KUHAP);
  • Jika pelanggar/terdakwa atau wakilnya tidak hadir di siding yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (VERSTEK) (Pasal 214 Ayat (1)KUHAP);
  • Dalam hal dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa (verstek), surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (2) KUHAP, dan bukti surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Ps.214 Ay. (3)KUHAP);
  • Dalam hal putusan verstek berupa pidana penjara atau kurungan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap verstek (verzet), yang diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 Ayat (4) (5) KUHAP);
  • Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/verzet, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 214 Ayat (8) KUHAP);

 

C. PEMIDANAAN DALAM sidAng ACARA CEPAT TILANG

 

Ü           PIDANA DENDA, Pasal 273 Ayat (1) KUHAP “jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat (Tipiring dan Lantas) yang harus seketika dilunasi”,  yang dalam SEMA No.22 Tahun 1983 disebutkan harus diartikan:

1.    Apabila terdakwa atau kuasanya hadir, maka pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;

2.    Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana;

 

Ü           PIDANA KURUNGAN, Guna mendukung usaha POLRI menekan kecelakaan lalu lintas yang umumnya berawal dari pelanggaran lalu lintas, memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kepatuhan masyarakat, dan timbulnya efek jera, SEMA No. 3 Tahun 1989 mengamanatkan untuk memperhatikan dan memperhitungkan penjatuhan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1965 tentang LLAJR, terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu, yaitu:

1.    Pelanggaran berulang, yaitu pelanggaran yang dilakukan pengemudi dimana saat melanggar masih memegang formulir tilang atau form L.101/L.102 (menunggu proses peradilan;

2.    Pelanggaran yang berbahaya, yang mengancam keamanan dan meresahkan pemakai jalan lainnya;

3.    Pelanggaran oleh pengemudi angkutan umumkendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan penumpang dan barang;

4.    Pelanggaran lalu lintas lain yang menurut pertimbangan hakim patut dijatuhi kurungan.

 

Ü     Untuk mencegah kesulitan dalam eksekusi, setiap putusan yang mencantumkan pidana denda hendaknya selalu disertai dengan alternatif pidana kurungan pengganti denda. (Makehjapol 1992:37).

 

D. TEKNIK PEMERIKSAAN di PERSIDANGAN TILANG

 

1.    Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri Jaksa ;

2.    Terdakwa dipanggil masuk satu persatu, lalu diperiksa identitasnya;

3.    Beritahukan / Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa  dan pasal undang- undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik maupun dalam lembar surat tilang);

4.    Hakim setelah menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan terdakwa lalu mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti ( berupa SIM, STNK atau ranmor) kepada pelanggar ;

5.    Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; ( hal ini dilakukan karena tidak ada acara tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum)

6.    Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permohonan) sebelum menjatuhkan putusan;

7.    Selanjutnya hakim  menjatuhkan putusannya berupa  pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang  hari itu juga.
Jika dihukum denda , maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor. Karena sesuai dengan Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHAP, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Jaksa;

  • Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dapat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi/dibayar.
  • Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor.

 

Keterangan lebih lanjut tentang sidang tilang dapat ditanyakan di bagian kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Sidang perkara cepat TILANG dan tindak pidana ringan dijadwalkan digelar PN Sumbawa Besar setiap hari JUMAT.

 
Sistem Informasi Perkara

Lakip dan Renstra

Waktu
FOTO PEGAWAI PN-SBB
JA slide show